Bertempat di gedung FKIP UNS, pada hari Sabtu (16/8/2008) saya berdiskusi dengan 20an orang rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi (MAKSI) UNS tentang penelitian akuntansi sektor publik (ASP). Saya menceritakan pengalaman, pencarian ide, dan pelaksanaan penelitian di sektor publik, khususnya pemerintahan daerah (slide presentasi silahkan donlod di sini, contoh paper donlod di sini). Ide penelitian, trik memperoleh referensi, dan strategi melakukan riset di sektor publik (terutama penganggaran dan akuntansi pemerintahan) dibutuhkan untuk persiapan menyusun tesis.
pak, saya imar mahasisiwa ekonomi jurusan akuntansi UNSYIAH. Sekarang saya mau melakukan penelitian tetapi masih pada tahap pengajuan judul. Pak, saya mau tanya, menurut bapak bagaimana kalau saya mengajukan judul tentang PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI NAD. Saya minta sarannya pak.Judul ini saya peroleh dari jurnal yang saya baca. jurnalnya yaitu ANALISA PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN. Jadi sebaiknya bagaimana pak?terima kasih ya pak. saya berharap bantuan dari bapak..
Judul Skripsi Tentang Akuntansi Sektor Publik Pdf
Download Zip: https://nomiatgu.blogspot.com/?download=2vGzsa
Ass.Salam kenal.Saya mau ambil thesis meneliti tentang Program-program penangulangan kemiskinan dari pemerintah. misalnya BLT, dll. kalo kaitan tentang Akuntansi sektor publik, apa ya judulnya
Numpang diskusi, ya kawan2.Judul yg diajukan mba imar, rasanya menarik untuk diperdebatkan, oleh karena ilmuan akuntansi terlalu terjebak pada pelaporan dan biaya2nya tanpa memikirkan efek dari alokasi anggaran terhadap pembangunan. Jika kita masih terkosentrasi pada pelaporan, audit, biaya2 dan lain-lain, rasanya akuntansi begitu sempit kajiannya.Gagasan dari mba Imar sesuatu yg menarik. saya menyarankan pengukurannya jangan dilakukan pada aspek2 pendapatan pemerintah (DAU, DAK, PAD), akan tetapi lebih pada alokasi belanja. Oleh karena dalam RKA telah ditentukan indikator kinerjanya, maka mba imra bisa mengukur seberapa efek alokasi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh, sehingga kiranya di ujung penelitian dapat tergambar berapa besar efek alokasi pembangunan terhadap derajat manusia Aceh, yang dapat dikaitkan dengan laporan keuangan, sehingga mungkin juga akan dapat membuat format laporan keuangan yang terbaca lebih jelas dalam aspek investasi pemerintah.Oleh karena laporan keuangan pemerintah seyogyanya dapat memberikan gambaran analisis kualitas pembangunan manusia, jika pembangunan bertujuan meningkatkan derajat kemanusiaan (UUD 1945) sehingga akuntansi tidak berada pada posisi yang jauh dalam andilnya kepada masyarakat (Principal) dan pemerintah (Agen) yang selalu mengukur alokasi belanja dengan efek yang mungkin terjadi pada tahun perencanaan.Pak, Syukriy, saya pikir model akuntansi pemerintahan kita terlalu mengadopsi pemikiran akuntansi sektor swasta yang dominan sehingga kita kehilangan ruh hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Jika laporan keuangan masih seperti saat ini (PP 42/2005) mungkinkan kita dapat menyatakan kepada rakyat dimana sesunguhnya akuntansi berada untuk memberikan gagasan yang lebih aktual dan membumi sehingga rakyat dapat menilai kualitas pembangunan dari rejim yang berkuasa berdasarkan laporan keuangan, sebagaimana para pemegang saham menilai manajemen dari laporan keuangan. Karena itu, mestinya mengadopsi model-model yang dikembangkan oleh teman2 ekonomi publik, agar sinerji antara model akuntansi dan pengukuranya berdasarkan tujuan pembangunan (RPJP, RPJM dan RKPD)Maaf jika gagasan sederhana ini kacau dalam domain akuntansi, tapi saya berkeyakinan mesti ada penelitian yang lebih mendalam.
LKPJ berbeda dengan LK. Jika LKPJ dianalisis dengan membandingkannya dengan KUA/PPAS/RPJMD, maka LK dibandingkan dengan Perda APBD. Artinya, LKPJ tidak harus diaudit oleh BPK karena memang disusun tanpa melalui proses akuntansi. Sedangkan LK Pemda merupakan pertanggungjawaban atas APBD, yang memuat informasi tentang rencana keuangan dan realisasi dan implikasinya (informasi dalam Neraca dan Laporan Arus Kas).
@ SyukriyMakasi tanggapannya, saya pikir yg dijelaskan proses dan tahapan yg diatur dlm (UU 25/2004, PP 58, permendagri, PP 42) yang mengatur proses dan tahapan yg menhasilkan dokumen2nya.So bahwa ada dokumen2 yg lain seperti LKPJ, bahkan dalam 3 sumber yg harus disampaikan (PemPus, DPRD, dan Masyrakat) namun faktanya ke masyarakat tidak pernah dibuat oleh kebanyakan Pemda, dan begitu banyak laporan yang hasilkan dengan tahapan2tahapan yg sangat banyak dan berdampak pada beban kerja yang luar biasa tinggi, jika diikuti seluruh proses yg diisyaratkan pada berbagai peraturan yang ada (PemPus doyan buat aturan), dari perencanaan saja terproses dari desa/kelurahan, yang dimulai January, jika dilakukan bagi daerah kepulauan, akan terserap anggaran yg luar biasa tinggi. Penyusunanan Laporan Keuangan yang dibebani kepada SKPD, seolah-olah tenagar akuntansi di Pemda, telah tersebar di semua SKPD, belum lagiu ketimpangan kawasan dan pemerintah pusat memaksakan seluruh daerah menyusun LK, (tidak bisa disamakan DKI n PAPUA)soal Laporan Keuangan (LK), dipahami merupakan proses akuntansi, yang berbeda dengan laporan kinerja, yang dilaksankan oleh PEMDA so iya, tapi bagi para peneliti yg digagas oleh Imra, pada bagaimana menentukan hubungan dan keterpengaruhannya, oleh teman-teman mengarahkan penanya pada soal lain, karena itu sy pikir perlu keluar dari doktrin akuntansi yang kuat itu, dan mencoba memotret dalam cara lain, jika penelitian dikembangkan dengan menentukan hubungan dan keterpengaruhan, barangkali diujung risetnya, dapat ditemukan model yang lebih aktual dalam mengsinergikan RKA, pada indikator-indikator kinerja, telah dapat dikonfersikan dengan asumsi-asumsi yg aktual, sehingga model (I&O) telah dapat menentukan multiplaier efeknya, dengan demikian PEMDA memiliki pilihan untuk perlu tidaknya alokasi anggaran pad tahun berjalan, dan p-ada LK akan tergambar alokasi-alokasinya, yang nantinya menentukan rasio-rasio, baik pada rasio aktiva tetap dan aktiva tak berwujud pada maisng-masing sektor yang dapat diperbandingkan dengan pengembangannya dan lain-lain.SO, sy pikir perlu LK dan kinerja berbeda tetapi tidak bisa ada pembeda yang tajam, karena itu peneliti akuntansi sektor publik harus berani keluar dari tata aturan yang ada dengan dinamika yang berkembang, sehingga pembatasan-opembatasan dapat disenrgikan dalam model-model penelitian yang lebih terbaru dan baik bagi modifikasi-modifikasi LK dan model perencanaan penggangaran dan pemeriksaan yang tidak berputar sekedar pada Fruad, ekonomis, efisien, kesalahan saji, dan lain-lain tetapi penting untuk dikembangkan dengan indikator lain, agar ada sangsi bagi LK yang tidak baik kepada kepala daerah, dapat dilakukan dari audit BPK yang diperluas, sehingga LK tidak sekedar rekomendasi hukum tetapi juga dapat digunakan utk rekomendasi politik, (jika itu diamini oleh politikus) tapi bagi peneliti mulailah berpikir dengan cara lain, agar kemapanan ini dapat didesain solusinyaMenarik pak sukry, saya banyka mengambil beberapa buku pada blok bapak.TERIMA KASIH
Hofstede adalah seorang pakar yang banyak menulis tentang kaitan akuntansi dengan budaya perusahaan. Saya memiliki beberapa artikelnya (terutama yang terbit di jurnal Accounting, Organization, and Society/AOS). Jika anda tertarik, nanti saya upload-kan.
saya sudah punya beberapa alternatif judul neh pak:1. pengaruh budaya organisai, gaya kepemimpinan, asimetri informasi terhadap karakteristik organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah.2. Analisis kendala penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap karakteristik organisasi dalam penyusunan laporan keuangan pemda.
SyukriyIdea penelitiannya sangat bagus. Namun, referensinya masih jarang terutama untuk kajian dan penelitian di Indonesia. Untuk tahap awal, bisa masuk ke situs (situs Komite Standar Akuntansi Pemerintahan/KSAP) yang memuat banyak informasi tentang akuntansi pemerintahan, diskusi, artikel, dan PSAP.
saya berniat untuk menulis skripsi tentang pengaruh efektivitas pengendalian intern dan kinerja instansi di pemerintah daerah, namun saya kebingungan bagaimana cara mengukurnya, da yang bisa memberi contoh kuesioner yang tepat untuk digunakan dalam mengukur efektivitas pengendalian intern di SKPD-SKPD pemerintah daerah??
@OthaKajian tentang keterkaitan investasi publik (public investment) dengan keualitas pelayanan publik (public service) telah banyak dilakukan. Kalau dibuka situs World Bank (www.worldbank.org), International Monetary Fund (www.imf.org), atau Asian Development Bank (www.adb.org), working paper atau buku tentang isu itu bisa ditemukan dan boleh didonlod secara gratis.
pak sukry,saya ingin meneliti temtang kinerja sektor publik tapi saya kesulitan mencari kuesioner yang tepat untuk mengukur kinerja sektor publik..mohon bantuannya,, terima kasih sebelumnya..
Makna kinerja memang bisa beragam. Dalam konteks sektor publik, khususnya organisasi pemerintahan, kinerja pada prinsipnya merupakan tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditentukan di muka. Target terbagi ke dalam dua kelompok, yakni finansial dan nonfinansial.
Assalamualaikum Wr. Wb.SalamKenal Pak, Saya HasanudinSaya sedang menyusun skripsi mengenai persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan publik. Judul ini saya angkat karena saya tertarik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Bersama saudara Bapak Syukur Selamat yang saya baca di Jurnal Media Riset Akuntansi Auditing dan Informasi Vol.2 Dalam penulisan skripsi saya saya sedikit terhambat karena dalam jurnal tersebut tidak dicantumkan tigapuluh pernyataan akan diukur. Yang saya tanyakan ketiga puluh pertanyaan tersebut apa saja pak. Mohon Bantuannya pak Yah. Terima kasih
o iya pak saya mau nanya lagi..1. saya ingin meneliti tentang pengaruh PAD terhadap belanja barang dan jasa dengan belanja modal sebagai variabel intervening.. apakh bisa diteliti??2. di situs dirjen perimbangan keuangan (www.djkp.depkeu.go.id) peraturannya masih pake kepmendagri 29/2002 bukan permendagri 13/2006.. padahal saya ingin pake data 2006 & 2007, disitu tertera dua jenis belanja (aparatur dan publik) yang mana harus sya gunakan??3. untuk data 2006 dan 2007 tentang laporan realisasi daerah yang lengkap untuk kab/kota se-jawa bali dimana saya bisa mencari?? 2ff7e9595c
Comments